Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat Kerja bersama beberapa jajaran CEO platform aplikasi kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022). Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta layanan telemedisin yang dilakukan selama pandemi seperti saat ini, harus bisa meminimalisasi salah diagnosis kepada pasien. Sebab, dalam sistem layanan telemedisin tersebut, konsultasi penyakit pasien kepada dokter dilakukan secara daring melalui ngobrol via teks (chat) bukan audio visual seperti zoom.

“Jadi kekhawatiran beberapa masyarakat karena dengan aplikasi chat ini salah diagnosa penyakit. Bagaimana jawab kekhawatiran ini sehingga tidak ada kesalahan dalam menganalisis suatu penyakit dan pemberian obat karena aplikasinya melalui chat,” ujar Andre dalam Rapat Kerja bersama beberapa jajaran CEO platform aplikasi kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022).

Selanjutnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra ini meminta agar ketersediaan obat yang berasal dari BUMN kesehatan, di luar Kalbe Farma, dapat memastikan ketersediaan obat untuk mendukung penanganan pemulihan kesehatan warga di masa pandemi. Di sisi lain, Andre pun meminta kejelasan mengenai komitmen pembayaran Kementerian Kesehatan terhadap 17 perusahaan aplikasi kesehatan dalam rangka subsidi bantuan obat untuk pasien positif Covid-19.

“Jadi 17 perusahaan ini apakah mendapatkan subsidi dari pemerintah atau tidak? Dan juga rakyat ingin tahu, setiap pasien yang dilayani itu berapa pemerintah membayarnya? Kalau memang pemerintah menyiapkan anggaran APBN-nya,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I tersebut.

Diketahui, beberapa perusahaan layanan telemedisin yang hadir itu di antaranya adalah PT Alodokter Teknologi Solusi, PT Good Doctor Technology Indonesia, PT Media Dokter Investama, PT Sehatq Harsana Medika, PT Pro Sehat Indonesia, PT Yes Dok Indonesia, PT Medika Nusantara Digital, dan PT Link Medis Sehat. (rdn/sf)